tokohterkini.blogspot.com - Dalam uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), bakal calon gubernur DKI, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan pandangan positif dan negatif mengenai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Salah satu penilaian negatif tentang Ahok mengenai penggusuran di Kalijodo. Yusril mengatakan, penggusuran di Kalijodo menggunakan dana kompensasi dari PT Agung Podomoro.
Dana itu, menurut dia, adalah tanpa sepengetahuan DPRD DKI, dan digunakan untuk pembayaran uang makan bagi polisi dan tentara, serta sewa alat berat untuk penggusuran tersebut.
"Tidak masuk ke dalam sistem keuangan daerah, tetapi langsung dibayarkan untuk nambahin uang makan polisi, tentara, untuk nyewa traktor," ujar Yusril di DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/5/2016).
Yusril mengatakan, hal tersebut menyalahi aturan dan merusak sistem bernegara.
"Karena kita punya undang-undang keuangan negara, kita punya sistem keuangan, punya undang-undang perbendaharaan negara, kita tidak mempunyai lagi anggaran non-budgeter seperti zaman Pak Harto dulu," sahut Yusril.
"Semua harus masuk ke sistem, baik APBN maupun APBD. Nah, ini harus ditertibkan," tutur Yusril.
Ketika disampaikan bahwa Ahok membantah isu tersebut, Yusril menjawab santai.
"Biarin aja, itu kan hak dia," ujar Yusril.
Soal Dana Penggusuran Kalijodo, Lulung Tak Ingin Buat Ahok Tersinggung
tokohterkini.blogspot.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham "Lulung" Lunggana belum dapat memastikan isu mengenai penggusuran di Kalijodo dibiayai oleh PT Agung Podomoro Land. Lulung meminta awak media menanyakannya langsung kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Bukan Podomoro kali ya, katanya yang saya dengar Sinar Mas ya, ya mungkin itu dana CSR. Kamu tanyakan saja langsung sama Pak Ahok, nanti Pak Ahok tersinggung lagi sama saya," ujar Lulung, usai mengikuti tes penjaringan bakal cagub DKI Jakarta di DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/5/2016).
Tetapi, Lulung menyatakan, kalau itu merupakan bentuk CSR, seharusnya dana itu dimasukkan dalam APBD terlebih dahulu dan tidak langsung digunakan.
"Harusnya kalau itu berupa CSR, dikembalikan dulu kepada kita. Dijadikan APBD dulu, baru diselenggarakan, tidak serta-merta ya," kata Lulung.
Ahok: Kata Siapa Penggusuran Kalijodo Didanai Agung Podomoro?
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah isu bahwa penggusuran lokasi prostitusi Kalijodo didanai oleh PT Agung Podomoro Land.
"Itu kata siapa? Saya bingung kok bisa beredar isu," ungkap Basuki atau sapaan akrabnya, Ahok, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/5/2016).
Ahok juga membantah bahwa anggaran penertiban lokasi prostitusi Kalijodo berdasarkan kesepakatan dengan PT Agung Podomoro Land atas pemberian izin reklamasi.
Ahok mengungkapkan bahwa izin reklamasi tersebut sudah diberikan sejak lama, jauh sebelum adanya penggusuran Kalijodo.
"Enggak benar itu, kemarin juga enggak ditanya pas diperiksa sama KPK," ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.
sumber: kompas.com
إرسال تعليق